Pembangunan Berkelanjutan

Kesinambungan lingkungan alam

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan pendekatan proses “socio-ecological”, artinya suatu proses pembangunan yang bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup. Paradigma pembangunan berkelanjutan muncul pertama kali pada tahun 1980 ketika the Union for theConservation of Nature, menerbitkan strategi pelestarian dunia dengan judul ”The World Conservation Strategy”. Dalam laporan itulah untuk pertama kalinya tampil istilah ”sustainable development”. Selanjutnya konsep tersebut menjadi istilah yang dipakai diseluruh dunia, terutama setelah diterbitkannya laporan dari the World Commission on Environment and Development (UN, 1987) , yang dibentuk oleh PBB. Menurut komisi ini yang dikenal juga sebagai Komisi Brundtland, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai:

“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.

Keadaan dikatakan tidak berkelanjutan manakala ”natural capital”, atau sumber daya alam yang ada, dimanfaatkan atau bahkan dirusak dengan kecepatan yang sangat besar dibandingkan dengan kecepatan pemulihannya. Kerusakan karena keserakahan manusia tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi akan mengancam kehidupan umat manusia secara global, dan yang lebih fatal lagi adalah dampaknya bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Pengurasan kawasan hutan, terutama hutan tropis seperti yang ada di Indonesia, bersamaan dengan meningkatnya emisi CO2 oleh industri, alat transport dan rumah tangga telah membuat terjadinya peningkatan suhu dipermukaan bumi (global warming) dan perubahan iklim (climate change). Kerusakan ekosistem juga menyebabkan bencana yang kronis di tanah air kita, seperti banjir dan tanah longsor pada musim hujan, dan kekeringan yang menyebabkan kebakaran hutan dan rusaknya tanaman pada musim kemarau. Kebutuhan industri dan pemukiman telah mengurangi areal hutan dan sawah serta membuat kering sungai-sungai dan danau-danau. Situ-situ di Jawa Barat misalnya, yang bukan hanya membuat provinsi itu subur tetapi juga telah menjadi sumber budaya serta inspirasi di tatar Sunda, kebanyakan telah kering dan berubah fungsi.

Pola pembangunan seperti ini jelas tidak bisa berlanjut. Kalaupun ada pertumbuhan atau peningkatan kesejahteraan yang dihasilkannya, tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Bahkan yang terjadi bukan kemajuan tetapi kemunduran dalam taraf hidup dan peradaban manakala daya dukung alam telah sungguh-sungguh menjadi defisit dan dunia telah tidak dapat lagi menunjang kehidupan dan kebutuhan manusia. Dengan demikian pola pembangunan serupa itu tidak adil, karena hanya dinikmati sesaat oleh generasi sekarang tetapi menimbulkan bencana bagi generasi mendatang.

Pola pembangunan berkelanjutan yang harus dikembangkan, adalah yang akan menjamin biaya sosial yang rendah, menjamin manfaat yang maksimal dan berkelanjutan, serta menjamin estafet pembangunan, secara terus menerus. Ada dua persyaratan yang secara umum harus diperhatikan, yaitu (1) kesesuaian sosial budaya dan sosial ekonomi, dan (2) kesesuaian ekologi-alam.

Pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya akan memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat, dan dengan demikian masyarakat akan mampu memeliharanya. Pola pembangunan yang sesuai dengan kondisi ekologis akan mengikuti kecenderungan siklus alamiah dan akan mendapat hambatan minimum secara alamiah, sehingga mudah dan murah memeliharanya serta dapat me-ningkatkan kemampuan ekosistem untuk mengadopsinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pengalaman memberikan pelajaran bahwa sesungguhnya ekosistem itu mampu memelihara dirinya sendiri asal tidak dirusak oleh manusia sendiri.

Pembangunan Yang Berkelanjutan = Pembangunan Yang Berkeadilan

Pembangunan nasional yang dinilai berhasil pada hakikatnya adalah yang dilakukan oleh dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya bertepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Suatu pembangunan dapat berkesinambungan apabila dilaksanakan oleh dan hasilnya dirasakan secara meluas dan merata. Dengan basis perekonomian yang lebih luas tidak terpusat pada perorangan, sekelompok orang atau perusahaan, atau daerah tertentu ketahanan perekonomian nasional terhadap goncangan-goncangan ekonomi eksternal dan internal menjadi lebih kukuh. Inti dari semua itu adalah pentingnya mengembangkan ekonomi rakyat sekaligus mengamankan keberlangsungan pembangunan nasional.

Arah perkembangan ekonomi seperti itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Artinya, kemajuan yang diukur melalui membesarnya produksi nasional tidak otomatis menjamin bahwa pertumbuhan mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata. Bahkan pengalaman empiris menunjukkan bahwa dengan hanya pendekatan pertumbuhan yang terjadi justru adalah sebaliknya, yaitu makin melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi; yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin atau bahkan makin miskin. Masalah utamanya, adalah ketidakseimbangan dalam kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka dalam proses pembangunan.

Salah satu upaya mengatasi tantangan itu adalah melalui strategi pemberdayaan masyarakat.Dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain, memberdayakannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering and sustainable" (Chambers, 1995).

Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demi-kian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern –seperti kerja keras, disiplin, taat azas, taat waktu, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban—adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang sungguh penting dalam hal ini. Dengan dasar pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat, kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.

Kesemuanya itu merupakan tantangan yang dihadapkan kepada negara, yang berkewajiban untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan sendirinya aparat negara atau administrasi publik-lah yang memegang tanggung jawab utama mewujudkan berbagai cita-cita dan keinginan membangun kehidupan yang lebih baik itu.

Maslow’s Hierarchy of Needs

Motivation is a very personal topic. What motivates one person does not necessarily motivate another person. As a supervisor or a manager, it is incumbent on you to determine what motivates each and every none of your employees. There are instruments available on the market which can help, but the best way to figure out what your employees find motivating is to talk to them.

One of you most important duties as a manager is to find new ways to continually motivate your people. Motivation is at the heart of being a supervisor. Keep in mind that in addition to different people having different motivational needs and wants, these needs and wants change depending on the situation.

Developing an open relationship with your employees where you can come to understand their personal preferences is the best method for consistently setting up situations in which your people can continually develop and grow.

1. Know the Basis of Maslow’s Theory

Nobody can motivate another person to perform a given task. What is possible, however, is to create the circumstances and environment where the employee will be satisfied given the situation and incentives provided. Maslow believed that a person’s needs are the most important factor in determining motivation, the priorities assigned to a task, and the behaviors exhibited.. Maslow’s theory separated needs in to distinct levels, which he categorized in to five groups.. Malslow states that for a person to be motivated to move up in the pyramid, he or she must first satisfy (at least partially) the lower level of needs.

2. Maslow’s Hierarchy

The first level of Survival. These are the basic needs for life, such as food, shelter, and a place to sleep. The second level is Security. These needs include safety from harm, the avoidance of pain and the needs to establish some sort of order in one’s life. The third level is Social. These needs are more interpersonal and include such things as the need to establish friendships, interaction with others, and the needs for affection. The fourth level is Self-Esteem. These needs include the need for special recognition, achievement, power, and rewards. The fifth level is Self-Actualization. These are the highest level needs and are the most difficult to satisfy since they include the need for increased challenge and growth, and the idea that a person has achieved the pinnacle; a long sought after goal.

3. Putting Maslow’s Theory Into Perspective

Since all the employees you supervise are currently employed, they have probably satisfied their survival needs, and possibly their security needs. You should focus your motivational efforts at setting up the environment so your people can achieve theory social and self-esteem needs. Most employees in studies conducted about motivation rated recognition or praise the highest (in terms of what they desire from their supervisor).

Motivational Tools

A. Positive Reinforcement

A good way to reinforce the desired behavior is to reward it immediately following the event. This reward can take the form of verbal praise, not necessarily monetary rewards. Using rewards reinforces the individual seeking the need for self-esteem since praise and recognition for positive work performance help to satisfy the need.

Using positive reinforcement is the best way to institute long-term behavioral changes in an employee. When you use punishment and ignoring, you are not reinforcing the behavior you are looking to promote in the employee. There will be situations when you need to and should use these two techniques, but you need to also use positive reinforcement when the employee engages in the desired behavior.

B. Punishment

This technique prevents an employee from satisfying his or her needs. For example, is an employee is continually late meeting deadlines, you may decide to take him off a task he enjoys participating in. When negative behavior is followed by consequences, this can cause the behavior to cease.

C. Ignoring
This technique can be used when behavior deserves neither positive reinforcement nor punishment. For example, an employee who makes it to work on time every day or completes an administrative task on time may not be deserving of special recognition.

www.audaxsolutions.com

Permasalahan Administrasi Negara

Berdasarkan teori, dapat dikatakan bahwa masalah-masalah yang ada di negara kita pada saat ini berangkat dari permasalahan administrasi negara. Kenapa begitu? Karena administrasi negara adalah kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh sekelompok orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama di dalam negara secara sistematis. Pengertian ini berdasarkan pemahaman saya mengenai administrasi negara.

Karena tidak adanya kerjasama yang baik antar pejabat pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, dan antarmasyarakat di Indonesia maka tujuan bangsa ini tidak bisa tercapai. Kenapa tidak ada kerjasama yang baik? Hal ini yang tidak bisa saya jawab.

Saya bisa menjawab pertanyaan di atas apabila terkait dengan birokrasi. Di dalam administrasi negara terdapat suatu sistem yang dinamakan birokrasi. Birokrasi merupakan alat di dalam administrasi untuk menjalankan tugas-tugas adminstrasi dalam skala yang besar. Bentuk alatnya itu seperti apa saya tidak tahu. Dan ukuran batasan skala yang besar itu sampai di mana tidak ada satu orang pun yang tahu. Hingga saat ini... *_*

Masalah birokrasi adalah masalah administrasi negara. Ada apa dengan birokrasi di Indonesia? Birokrasi di Indonesia tidak dijalankan secara murni. Birokrasi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai efisiensi kerja. Tetapi di Indonesia birokrasi merupakan sistem yang paling mengesampingkan efisiensi kerja.

Masalah tersebut dapat dilihat dari prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia. Prosedur yang terlalu memakan waktu dan biaya sangat menghambat kamajuan bangsa. Solusi untuk ini dapat dilakukan dengan perlahan asalkan pasti. Yaitu, dengan perubahan cara dalam menggunakan birokrasi sebagai alat administrasi. Cara yang seperti apa?

Kalo yang idealanya sich kita tidak akan pernah menemukannya. Tapi dari buku yang pernah saya baca ada suatu peristiwa yang menarik. Pernah ada suatu pertanyaan yang menanyakan kenapa Mc Donalad begitu sukses (Dale Carnegie). Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa negara-negara yang di mana terdapat Mc Donald tidak saling menyerang.

Kesuksesan dari Mc Donald bukanlah karena ia memiliki ayam goreng atau hamburger terbaik. Hal ini diasumsikan bahwa Mc Donald memiliki sistem yang baik. Yang dimaksud di sini tentu saja terkait dengan administrasi.

Bocornya lumpur Lapindo bukanlah disebabkan oleh adanya kesalahan di dalam rekayasa minyak tetapi kesalahan adnminstrasi perminyakannya. Karena kurangnya penaganan (kerjasama-->adminstrasi) dalam tanggul lumpur maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.

Teori Big Bang

Kita menganal adanya teori penciptaan alam semesta (bagaimana alam semesta diciptakan dan terbentuk). Salah satu dari beberapa teori yang cukup terkenal yaitu teori big bang (ledakan dahsyat atau dentuman besar). Teori ini mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan. Kemudian alam semesta ini diciptakan dari suatu bentuk awal yang berupa materi yang memiliki kerapatan masa yang luar biasa masif - sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Selanjutnya materi tersebut meledak dengan dahsyatnya. Ledakan ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Sejak itulah terbentuk ruang dan waktu.

Konsekuensi alami dari teori big bang yaitu pada masa terbentuknya, alam semesta punya suhu yang jauh lebih tinggi dan kerapatan masa yang jauh lebih tinggi dari pada sekarang. Di mana alam semesta dari sejak awal terbentuknya sampai sekarang terus mengembang dan bertambah luasnya dengan kecepatan cahaya. Hal ini pertama kali diketahui dari penemuan Edwin Hubble saat melakukan observasi. Dia terkejut saat mengetahui ada galaksi (galaksi adalah kumpulan dari beberapa sistem tatasurya) yang menjauhi kita dalam kecepatan yang luar biasa. Dan juga jarak antar galaksi semakin melebar dengan kecepatan cahaya.

Salah satu bukti yang memperkuat teori ini adalah dengan ditemukannya Cosmic Microwave Background (CMB). Atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan Latar Belakang Gelombang Mikro. CMB ini merupakan hasil dari radiasi panas alam semesta yang pada waktu itu memiliki suhu yang tak terhingga panasnya. Partikel foton CMB ini mengisi seluruh alam semesta dengan kerapatan 400 per CM2.